AGAM

92 Koperasi Desa Merah Putih di Agam Telah Berbadan Hukum, Sebagian Mulai Beroperasi

0
×

92 Koperasi Desa Merah Putih di Agam Telah Berbadan Hukum, Sebagian Mulai Beroperasi

Sebarkan artikel ini
ilustrasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. (dok. dibuat dengan AI)
ilustrasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. (dok. dibuat dengan AI)

LUBUKBASUNG, RADARSUMBAR.COM – Sebanyak 92 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, telah mengantongi badan hukum dan sebagian di antaranya mulai menjalankan kegiatan usaha.

“Seluruh nagari atau desa sudah memiliki Koperasi Desa Merah Putih dan sudah memiliki badan hukum,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Agam, Endrimelson, di Lubuk Basung, Selasa (29/10).

Menurutnya, beberapa KDMP telah mulai bergerak dengan usaha kecil seperti layanan brilink, penyaluran beras Bulog, sembako, hingga alat tulis. Modal usaha berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

“Belum semua KDMP beroperasi karena sebagian masih mengikuti pelatihan pengurus dan mencari peluang usaha yang tepat,” ujarnya.

Untuk mempercepat operasional, Dinas Koperasi dan UKM Agam menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dasar-dasar perkoperasian pada 23–24 Oktober 2025. Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengidentifikasi peluang usaha, mengelola koperasi secara efektif, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Bimtek menghadirkan narasumber dari praktisi koperasi Sumbar, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar, PT Sibaga Inti Mileal (Jakarta) sebagai penyedia sistem digital, dan Koperasi Kana (Jawa Timur) sebagai produsen serta distributor gula yang berpotensi menjadi mitra KDMP Agam.

Selain itu, hadir pula Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk membahas kemitraan dengan SPPG atau dapur MBG, Bulog sebagai contoh sinergi dengan BUMN, serta Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diwakili Bank Mandiri untuk menjelaskan skema pembiayaan.

“Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis nasional yang melibatkan banyak pihak,” kata Endrimelson.

Ia menegaskan, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat harus dikelola secara akuntabel dan profesional agar mampu memperkuat posisi ekonomi desa. “Bimtek ini juga menjadi ruang diskusi terbuka untuk membedah berbagai masalah KDMP di lapangan,” ujarnya. (rdr/ant)