“Melalui pelatihan ini, anggota dewan diharapkan memahami lebih dalam mekanisme perencanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, serta pengawasan program daerah. Semua ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelas Hendrizal.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber berkompeten, antara lain perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akademisi, dan pakar kebijakan publik. Materi yang dibahas meliputi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sinergi DPRD dan TAPD dalam penyusunan APBD, serta pengelolaan dan pengawasan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.
Kegiatan Bimtek terlaksana atas kerja sama Sekretariat DPRD Kota Padang dengan LPPM STKIP Kusuma Negara, serta didanai melalui APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Suasana pelatihan berlangsung interaktif, di mana anggota dewan aktif berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai praktik terbaik dalam pengawasan pembangunan daerah.
Menutup sambutannya, Muharlion menegaskan bahwa peningkatan kapasitas merupakan hak sekaligus kewajiban setiap anggota DPRD.
Suasana hangat dan interaktif mewarnai kegiatan Bimtek DPRD Kota Padang di Jakarta. (Foto: Humas DPRD Padang)
“Kita harus terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan profesionalisme agar mampu menjawab harapan masyarakat Kota Padang,” tutupnya.
Kegiatan Bimtek DPRD Kota Padang ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja lembaga legislatif menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. (rdr/adv)
