Terkait kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan bahwa konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia.
“Sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter, tapi itu pun bisa tidak cukup jika peruntukannnya tidak kita awasi. Karena itu, pengawasan harus kita perketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, agar SPBU berperan aktif dalam menegakkan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan, sesuai dengan Surat Edaran yang telah diterbitkannya.
“Kalau amanat Surat Edaran Gubernur itu dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa kita tekan. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai pentingnya rencana strategis jangka panjang yang terukur agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak berhenti di diskusi semata.
Sementara Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyatakan dukungan penuh kepada Pemprov Sumbar.
“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” tegasnya. (rdr/adpsb/cen)
