JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, anggaran negara yang rawan penyimpangan atau korupsi sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan untuk mendanai program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola anggaran negara sekaligus memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.
“Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun lebih kita pakai langsung ke rakyat,” ujar Prabowo.
Pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya memastikan APBN digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat, bukan terhenti di meja birokrasi.
Dana hasil penghematan dari pos-pos rawan penyimpangan kini menjadi sumber pendanaan berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta pembangunan infrastruktur desa dan sektor pertanian.
Presiden juga menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak dapat diselidiki oleh aparat penegak hukum.
“Kita bertekad tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada yang untouchable lagi,” tegasnya.
Prabowo memuji keberanian aparat penegak hukum yang telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun dari potensi kerugian negara akibat korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.
Presiden juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar kebocoran dapat dicegah.
Sebagai langkah penting, gaji aparat penegak hukum juga telah dinaikkan signifikan.
“Gaji hakim tingkat paling rendah kita naikkan 280 persen agar tidak bisa disuap. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” kata Prabowo. (rdr/ant)
