AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertanian dan mendorong investasi produktif sebagai strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Solok, Candra, dalam Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (20/10). Rakor ini mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
“Kalau kita dukung sektor pertanian, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok,” ujar Wabup Candra.
Candra menekankan pentingnya dukungan konkret terhadap sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Solok. Ia juga memaparkan potensi besar komoditas kopi Solok yang telah dikenal sejak era kolonial.
Kabupaten Solok saat ini mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan 2.000 hektare lahan kopi, termasuk revitalisasi 1.050 hektare kebun lama di Junjung Sirih.
Namun, terdapat kendala akses jalan menuju wilayah tersebut yang melintasi hutan suaka alam.
“Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar potensi kopi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Wabup Candra juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang dinilai merugikan daerah dan merusak lingkungan. Pemerintah Kabupaten Solok telah mengusulkan kepada Gubernur Sumbar untuk melegalkan 13 titik tambang, agar dapat dikelola oleh Koperasi Merah Putih.
“Tambang ilegal tidak memberi manfaat bagi daerah, bahkan dikuasai pihak luar. Dengan legalisasi dan pengelolaan berbasis koperasi, potensi ini akan lebih produktif dan berkeadilan,” tegasnya.
Terkait investasi energi, Wabup mengungkapkan progres investasi panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok. Proyek di Koto Sani yang dikelola oleh EDC telah mencapai kesepakatan bersama dan memasuki tahap realisasi.
Sementara itu, proyek geothermal di Batu Bajanjang masih dalam proses evaluasi ulang.
“Kami tidak ingin investasi justru menimbulkan masalah lingkungan seperti kasus Lapindo. Karena itu, semua proses harus hati-hati dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Wabup Candra menutup paparannya dengan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mengelola sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, dan energi secara berkelanjutan.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok akan terus meningkat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Rakor turut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi, Kepala BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram, Kepala DJPB Sumbar Mohammad Dody Fachrudin, akademisi Prof. Syafrudin Karimi, serta kepala daerah se-Sumatera Barat. (rdr)
