JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah capaian positif di bidang ekonomi. Stabilitas makro terjaga, daya saing meningkat, dan indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan signifikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,12 persen, termasuk yang tertinggi di antara negara anggota G20. Inflasi juga terjaga di level rendah, yakni 2,65 persen (yoy), dengan defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB.
“Saya yakin triwulan ketiga akan sedikit melambat, tapi akan kembali tumbuh lebih cepat di triwulan keempat,” ujar Menkeu, Sabtu (18/10/2025).
Penguatan ekonomi turut ditopang oleh strategi pengelolaan kas negara, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara untuk mendorong likuiditas dan produktivitas.
“Dampaknya mulai terasa, sistem yang tadinya kering kini terisi. Inilah yang menumbuhkan optimisme ekonomi,” kata Purbaya.
Di sektor perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan ekspor mencapai 45,8 persen sepanjang Januari–September 2025.
Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen (Februari 2025), terendah sejak krisis 1998. Angka kemiskinan juga menyentuh level historis terendah, yakni 8,47 persen per Maret 2025.
Pasar keuangan turut menunjukkan respons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan rekor tertinggi di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025.
“Kita perbaiki pondasi ekonomi secara serius. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan dan pengalaman untuk membangun fondasi jangka panjang,” tegas Menkeu.
APBN sebagai Instrumen Utama Pertumbuhan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa APBN berperan vital dalam menopang pertumbuhan dan menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan, energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi.
“APBN adalah alat mencapai tujuan nasional. Kita kelola APBN agar cukup fleksibel mendukung berbagai program baru, seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta (16/10).
Pemerintah juga telah mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, seperti konektivitas, pertanian, perhubungan, dan kawasan nelayan.
Suahasil menjelaskan, 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara APBN berkontribusi sekitar 14 persen.
“Karena itu, APBN harus ditempatkan secara strategis agar mendorong sektor swasta, menciptakan iklim investasi yang sehat,” tegasnya.
Kunci peningkatan investasi, menurutnya, terletak pada kepastian hukum, reformasi struktural, penguatan SDM, serta pembangunan infrastruktur dan logistik yang menopang pertumbuhan jangka panjang. (rdr)
