JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa 20 persen dari pendapatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Hal ini seiring dengan status kepemilikan seluruh aset fisik Kopdes — seperti gerai, pergudangan, hingga kendaraan operasional — yang akan menjadi milik penuh pemerintah desa.
“Imbal jasa dari keuntungan Kopdes sebesar 20 persen akan masuk ke APBDes. Ini tentu sangat bermanfaat bagi desa,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/10).
Yandri menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, khususnya kepala desa, dalam menyukseskan program prioritas nasional ini.
“Tidak perlu ada silang pendapat lagi. Insya Allah, Kopdes ini tidak akan merugi dan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa,” katanya.
Kopdes Merah Putih digagas sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini didorong melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 dan Perpres No. 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih, melibatkan 18 kementerian/lembaga terkait.
Hingga saat ini, 80 ribu Kopdes Merah Putih telah resmi terbentuk dan dilegalisasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop).
Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengatakan pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti gerai, gudang, dan sarana lainnya.
Peletakan batu pertama pembangunan fisik dilakukan pada Jumat (17/10) di Kopdes Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Tahap operasional dimulai Oktober ini dengan pembangunan fisik gudang dan gerai,” ujar Ferry. (rdr/ant)
