Ia menilai, dua persoalan klasik dalam pelayanan publik, yakni lamanya waktu proses dan pungutan liar harus diselesaikan secara sistemik melalui inovasi dan reformasi pelayanan.
Menteri Nusron menekankan, perubahan paradigma pelayanan bukan hanya soal digitalisasi, tapi juga perubahan budaya kerja agar lebih adaptif terhadap generasi baru yang menuntut kecepatan dan integritas.
“Perubahan ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kita harus mencari solusi percepatan pelayanan agar sistem pertanahan mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini dan masa depan,” pungkas Menteri Nusron.
Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan pembinaan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Asnawati beserta jajaran. (rdr/atrbpn)
