Oleh:
Nurhaida (Pemerhati Politik Sumbar)
Penunjukan Taufiqur Rahman, putra Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, sebagai Ketua DPW PSI Sumatera Barat menjadi perbincangan hangat. Bukan hanya karena sosoknya yang datang dari keluarga besar PKS, tetapi juga karena partai yang dipimpinnya sekarang — PSI, selama ini dikenal sebagai partai yang sulit menembus kultur politik Sumbar yang religius dan konservatif.
Publik tentu terkejut. Seorang anak dari “dedengkot PKS” itu kini justru menakhodai partai yang selama ini dianggap jauh secara ideologis. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah langkah Taufiq ini sinyal perubahan arah politik di Sumbar, atau sekadar langkah pribadi yang simbolik? Dan bagaimana pula respons PKS menghadapi kenyataan bahwa putra dari gubernur mereka kini menjadi pimpinan partai lain?
Secara teori politik, hal ini bisa dibaca sebagai bagian dari sirkulasi elit — pergeseran generasi dan munculnya elit baru di luar lingkaran lama. Dalam setiap periode politik, selalu ada gelombang pergantian figur, baik karena kejenuhan publik maupun keinginan pembaruan. Dalam konteks ini, Taufiq hadir sebagai representasi dari generasi muda yang mungkin ingin keluar dari bayang-bayang struktur partai ayahnya dan membangun karier politik secara mandiri.
Namun langkah ini tentu tidak mudah. Sumbar adalah wilayah dengan basis keagamaan kuat, dan PSI masih dianggap sebagai partai “Jakarta” dengan ide-ide liberal yang tidak terlalu sejalan dengan nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. PSI bahkan belum punya satu pun kursi di DPRD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Karena itu, membawa bendera PSI di Sumbar bukan hanya soal strategi politik, tapi juga ujian penerimaan sosial dan kultural.
Di sisi lain, keputusan ini menjadi ujian bagi PKS. Partai ini dikenal memiliki disiplin organisasi yang kuat dan kesetiaan kader yang tinggi. Munculnya anak seorang tokoh utama PKS di partai lain tentu memunculkan pertanyaan tentang komunikasi internal dan daya tarik partai di kalangan generasi muda. Mungkin ini juga menjadi pengingat bahwa generasi baru tidak selalu mau berjalan di jalur ideologis yang sama dengan orang tuanya. Dalam konteks ini, PKS perlu membaca fenomena ini dengan kepala dingin: apakah ini sekadar anomali, atau pertanda bahwa politik generasi berikutnya di Sumbar akan semakin cair?
Di pihak PSI, langkah menunjuk Taufiq jelas strategis. PSI selama ini kekurangan figur lokal yang dikenal masyarakat Sumbar. Dengan membawa nama besar Mahyeldi, PSI memperoleh “pintu masuk” simbolik ke masyarakat yang selama ini cenderung skeptis terhadap partai tersebut. Tapi tentu nama besar saja tidak cukup. Tantangan Taufiq adalah membumikan PSI agar lebih akrab dengan nilai-nilai lokal, agar tidak sekadar jadi partai anak muda yang tampak jauh dari realitas sosial masyarakat Minang.
Menariknya, fenomena ini terjadi di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI — putra bungsu dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keduanya kini sama-sama anak tokoh besar: satu dari figur nasionalis sekuler, satu dari figur Islamis. Dan keduanya kini berada di partai yang sama. Ini menciptakan simbol politik baru: PSI menjadi ruang pertemuan lintas ideologi generasi muda elit politik Indonesia.
Sebagian pihak mungkin membaca situasi ini sebagai bentuk politik keluarga versi baru — di mana para tokoh besar “menitipkan” anak-anak mereka bukan untuk mempertahankan kekuasaan lama, tapi untuk membuka jalur politik baru yang lebih fleksibel dan modern. Jika Jokowi menitipkan Kaesang di PSI untuk menjembatani generasi muda nasionalis, publik mungkin bertanya: apakah Mahyeldi, sadar atau tidak, sedang mengikuti pola serupa di tingkat daerah?
Tentu tidak ada bukti bahwa Mahyeldi secara aktif mendorong langkah politik anaknya. Namun persepsi publik tidak bisa dihindari. Dalam budaya politik Minangkabau, hubungan keluarga dan politik sering kali saling berkelindan. Apa pun yang dilakukan anak pejabat akan selalu dikaitkan dengan nama orang tuanya, baik untuk pujian maupun kritik.
Lalu apakah langkah Taufiq akan mengangkat PSI di Sumbar? Peluang itu ada, tapi kecil tanpa kerja keras. Ia membawa legitimasi simbolik, tetapi PSI harus menyediakan legitimasi substantif — program nyata, agenda lokal, dan komunikasi politik yang sensitif terhadap nilai adat dan agama. Jika PSI mampu memadukan semangat muda dengan akar budaya Minang, partai ini bisa menjadi alternatif segar di tengah kejenuhan politik lama. Tapi jika tidak, Taufiq hanya akan menjadi headline sesaat di media, tanpa efek elektoral nyata.
Politik Sumbar kini tengah berputar. PSI mencoba menembus tembok konservatisme dengan figur baru yang punya akar di partai Islam. PKS pun dihadapkan pada ujian regenerasi dan loyalitas kader di tengah munculnya wajah-wajah muda yang lebih cair dalam berpikir politik. Sementara di tingkat nasional, PSI di bawah Kaesang tampaknya mulai menjelajahi ruang politik baru — dari istana ke nagari, dari nasionalis ke religius.
Dalam teori circulation of elites, ini adalah hal alamiah: generasi lama memberi ruang bagi generasi baru untuk membentuk wajah politik berikutnya. Namun di Sumatera Barat, politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang nilai, identitas, dan kepercayaan. Di sanalah ujian sebenarnya bagi Taufiq, PSI, dan juga PKS.
Apakah langkah ini akan melahirkan babak baru politik Minangkabau yang lebih terbuka dan kompetitif? Atau hanya akan menambah satu bab menarik dalam sejarah tarik-ulur ideologi di ranah ini? Waktu akan memberi jawabannya. (*)
