Kemudian, Tanah Pasar Laban di Bungus seluas 26.143 meter persegi berpotensi Rp100 juta per tahun, Tanah Atom Shopping Center di Jalan Imam Bonjol seluas 3.008 meter persegi berpotensi Rp150 juta per tahun karena sudah terdapat bangunan dan aktivitas perdagangan.
Tanah eks DKK di Jalan Diponegoro seluas 4.768 meter persegi dengan potensi tertinggi yakni Rp300 juta per tahun yang telah memiliki DED pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Jika seluruh aset tersebut dikelola dengan baik, potensi PAD yang dihasilkan bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Namun, daftar ini baru sebagian kecil dibandingkan banyaknya lahan milik Pemko Padang yang berpotensi menjadi sumber PAD, tetapi belum dimunculkan secara resmi dalam data pemerintah kota.
Menurut Rachmad, aset-aset tersebut tidak boleh dibiarkan terbengkalai tanpa arah pemanfaatan. Ia menilai, Pemko perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset tanah agar tidak ada potensi yang hilang atau tidak tercatat dengan baik.
“Kita perlu audit aset agar semuanya jelas — mana yang sudah dimanfaatkan dan mana yang belum. Kalau perlu, bentuk tim khusus pengelolaan aset agar fokus menata dan mengoptimalkan pemanfaatannya.”
“Jangan sampai aset tidur ini justru menjadi beban bagi daerah,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Padang 5 yang meliputi Kecamatan Padang Selatan dan Padang Timur.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan aset bukan hanya penting untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Dengan pengelolaan yang terbuka dan profesional, masyarakat bisa ikut mengawasi. Pemerintah juga bisa memperoleh tambahan PAD yang signifikan tanpa harus membebani rakyat melalui kenaikan pajak atau retribusi,” ujar Rachmad.
Sebagai Ketua Komisi II yang membidangi ekonomi, keuangan, dan aset daerah, Rachmad menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong agar Pemko Padang tidak membiarkan aset-aset bernilai tinggi tersebut terbengkalai.
“Potensi tanah ini besar sekali. Kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi solusi nyata untuk memperkuat keuangan daerah dan mempercepat pembangunan,” tutupnya. (rdr)
