SAWAHLUNTO, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menginstruksikan seluruh pejabat dan ASN untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pendekatan adaptif, responsif, dan berdampak nyata, di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sikap reaktif tidak menyelesaikan keterbatasan anggaran. ASN harus memahami kebijakan fiskal nasional dan mencari peluang untuk memperkuat fiskal daerah,” kata Riyanda, Kamis (16/10).
Riyanda menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional, agar pemerintah pusat lebih terbuka dalam memberikan dukungan anggaran dan program.
“Kalau program daerah sejalan dengan arah Presiden dan kementerian teknis, bantuan akan lebih mudah turun,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) membreakdown pendekatan itu ke dalam kerangka teknis yang bisa segera diimplementasikan, mulai dari:
- Penyusunan program lintas sektor yang efisien
- Pelaporan kinerja berbasis data
- Peningkatan kapasitas ASN membaca peluang lintas kementerian/lembaga
“Ini bukan jargon. Prinsip adaptif dan responsif harus terlihat dalam kinerja nyata,” tegasnya.
Riyanda juga mendorong perubahan budaya birokrasi, dari sekadar administratif menjadi strategis dan komunikatif. ASN dituntut berani berpikir kreatif dan aktif menjemput peluang ke pusat, bukan hanya menunggu dana turun.
“Sawahlunto harus naik kelas. Kuncinya kerja cerdas, kolaboratif, dan proaktif,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong efisiensi, kolaborasi lintas sektor, dan birokrasi yang gesit dalam mendukung pembangunan berbasis potensi daerah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (APBN 2025), kebijakan efisiensi fiskal nasional berdampak pada penyesuaian dana transfer ke daerah sebesar 3,7% secara nasional. Namun, pemerintah pusat menyediakan sejumlah program insentif berbasis kinerja, seperti:
- Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
- Dana Insentif Fiskal (DIF)
“Sawahlunto akan memanfaatkan peluang itu. Setiap rupiah belanja daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Riyanda menegaskan bahwa pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan “Sawahlunto Maju”, bukan hanya sebagai slogan, tapi sebagai arah kerja seluruh ASN di tengah keterbatasan sumber daya. (rdr/ant)
