Menurutnya, selama tiga periode terakhir Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tidak terselenggara, sehingga data atlet tidak lagi mutakhir.
Porprov 2026 nantinya diharapkan menjadi momentum untuk memperbarui database atlet serta mengukur potensi daerah secara lebih akurat.
“Porprov 2026 akan menjadi ajang pembenahan sistem pembinaan dan data atlet Sumbar. Kita ingin semua proses berjalan transparan dan efisien,” ujar Anandya.
Ia juga mencontohkan model pembinaan di DKI Jakarta, yang memiliki sekolah khusus atlet dan sistem homeschooling untuk memastikan keseimbangan antara pendidikan dan prestasi olahraga.
Catatan Komisi V: Bonus Atlet dan Sinkronisasi Program
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPRD Sumbar menyampaikan sejumlah rekomendasi. Komisi mendukung penuh langkah digitalisasi dan reformasi manajemen KONI, serta menilai bahwa penyelenggaraan event olahraga daerah memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Namun, DPRD juga menyoroti beberapa hal yang harus segera diselesaikan, di antaranya tunggakan bonus atlet tahun 2022, termasuk bagi atlet disabilitas.
“Kami minta Kadispora segera menuntaskan persoalan bonus atlet agar tidak berlarut,” tegas Lazuardi Erman.
Selain itu, Komisi menekankan perlunya sinkronisasi antara program, kebijakan, dan SDM KONI, agar perencanaan pembinaan olahraga di Sumbar lebih terarah.
Program beasiswa bagi atlet dan pemuda berprestasi juga diminta untuk terus dioptimalkan melalui koordinasi lintas sektor dengan Dispora.
Secara prinsip, seluruh anggota Komisi V DPRD Sumbar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KONI Sumbar, terutama dalam penyelenggaraan Porprov 2026 sebagai ajang regenerasi atlet dan penguatan budaya berprestasi di Sumatera Barat.
“KONI adalah perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam urusan pembinaan olahraga. Kami di legislatif akan terus memberikan dukungan penuh agar prestasi olahraga Sumbar semakin meningkat,” tutup Hamdanus. (rdr)
