JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurut Purbaya, penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut akan diarahkan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), entitas baru yang memiliki struktur manajemen dan sumber pendanaan tersendiri.
“Kalau dibuat Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri. Rata-rata bisa Rp80 triliun lebih per tahun,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (11/10).
Ia menambahkan, pemerintah ingin mendorong porsi swasta dalam pendanaan infrastruktur agar tidak seluruhnya menjadi beban negara.
“Kalau enggak, ya semuanya kita lagi yang nanggung, termasuk dividennya. Ini sedang diarahkan agar ada pembedaan peran antara pemerintah dan swasta,” lanjutnya.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua opsi skema penyelesaian:
- Penambahan penyertaan modal (equity)
- Pengambilalihan infrastruktur oleh negara, sebagaimana skema pada industri perkeretaapian lainnya.
“Saat ini jumlah penumpang KCIC sudah mencapai 30 ribu per hari. Ini memberi dampak ekonomi yang nyata, tapi kami juga harus jaga keberlanjutan KCIC sebagai bagian dari KAI,” ujar Dony.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa negosiasi restrukturisasi utang antara KCIC dan mitra China masih berlangsung.
“Sedang berjalan (negosiasi) dengan pemerintah dan perusahaan China. Ini bukan sekadar perbaikan jangka pendek, tapi reformasi struktur pembiayaan secara menyeluruh,” ujar Rosan, Rabu (8/10).
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan struktur keuangan yang lebih berkelanjutan dan mencegah risiko serupa di proyek strategis masa depan. (rdr/ant)
