JAKARTA, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam program pembangunan Sekolah Rakyat, yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera.
Penetapan ini disepakati dalam pertemuan antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pemerintah daerah, yang digelar di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan berlangsung sekitar empat jam dan dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, serta sejumlah pejabat teknis dari Kemensos dan Pemprov Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama akan difokuskan di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok, dengan nilai investasi lebih dari Rp500 miliar.
Dua Sekolah Rakyat Rintisan (SRMP 4 dan SRMP 5) di Sumbar juga akan dimigrasikan menjadi Sekolah Rakyat permanen.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu daerah yang paling siap, setelah melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk persetujuan penggunaan lahan milik Ditjen SDA Kementerian PUPR di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung.
Nilai pembangunan di daerah tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar, dengan proses tender yang ditargetkan dimulai tahun ini.
Program Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (kategori desil satu), dengan kapasitas sekitar 1.000 murid.
Setiap sekolah dilengkapi asrama, fasilitas makan, serta beasiswa penuh 100 persen sehingga seluruh biaya pendidikan ditanggung negara. Tujuannya adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitasyang inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menempatkan Sumbar sebagai daerah prioritas.
“Ini buah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Pemprov Sumbar berkomitmen mengawal agar pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Vasko.
Ia menambahkan, Dharmasraya dan Solok dipilih karena kebutuhan akses pendidikan di wilayah pinggiran masih tinggi.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar dalam mendorong percepatan pembangunan pendidikan di daerah.
“Pak Vasko ini wakil gubernur yang revolusioner dan progresif. Beliau aktif memastikan program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Agus juga menyampaikan pesan Presiden agar program prioritas negara benar-benar menyentuh rakyat, terutama dalam sektor pendidikan yang berperan penting memutus rantai kemiskinan.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyebut pembangunan Sekolah Rakyat sebagai proyek strategis pengembangan SDM daerah yang akan memberi efek berganda bagi perekonomian lokal.
“Ini bentuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran. Anak-anak di Dharmasraya sangat membutuhkan akses pendidikan berkualitas, apalagi di sini belum banyak fasilitas tambahan seperti bimbingan belajar,” ujarnya.
Dengan terealisasinya program ini, pemerintah berharap akses dan kualitas pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera meningkat signifikan.
Program ini juga diharapkan mendorong pembangunan SDM Sumatera Barat, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan dampak ekonomi turunan bagi masyarakat sekitar lokasi sekolah. (rdr/adpsb)
