Riyanda juga memaparkan implementasi framework “Sawahlunto Maju”, sistem kerja berbasis data dan teknologi digital yang memungkinkan perangkat daerah memantau progres program secara real-time serta meningkatkan akuntabilitas publik.
Reformasi birokrasi, menurutnya, harus menyentuh pelayanan paling dasar—mulai dari administrasi, layanan sosial, hingga fasilitas kesehatan tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Sawahlunto Maju bukan sekadar konsep, melainkan arah baru pelayanan publik yang adaptif terhadap zaman dan kebutuhan warga. ASN harus jadi garda depan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan birokrasi yang bersih, gesit, dan berorientasi hasil.
Pemerintah Kota Sawahlunto menargetkan birokrasi yang efisien secara sistem, transparan secara data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. (rdr/ant)
