SAWAHLUNTO, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada rotasi jabatan semata, melainkan harus terlihat nyata dalam bentuk percepatan pelayanan publik dan inovasi kerja aparatur, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Riyanda saat melantik 70 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sapan, Kamis (9/10/2025). Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat birokrasi yang adaptif, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jabatan bukan prestise, tetapi amanah. Di tengah keterbatasan fiskal, pejabat harus mampu berinovasi, cerdas memanfaatkan anggaran, dan memastikan layanan publik berjalan optimal,” kata Riyanda.
Ia menegaskan, kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala setiap tiga hingga enam bulan. Serah terima jabatan juga diinstruksikan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Tidak ada ruang untuk kerja individual. ASN harus bekerja cepat, solid, dan kolaboratif. Tantangan ke depan membutuhkan aparatur yang berpikir sistematis dan bekerja tim,” tambahnya.
Riyanda juga memaparkan implementasi framework “Sawahlunto Maju”, sistem kerja berbasis data dan teknologi digital yang memungkinkan perangkat daerah memantau progres program secara real-time serta meningkatkan akuntabilitas publik.
Reformasi birokrasi, menurutnya, harus menyentuh pelayanan paling dasar—mulai dari administrasi, layanan sosial, hingga fasilitas kesehatan tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Sawahlunto Maju bukan sekadar konsep, melainkan arah baru pelayanan publik yang adaptif terhadap zaman dan kebutuhan warga. ASN harus jadi garda depan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan birokrasi yang bersih, gesit, dan berorientasi hasil.
Pemerintah Kota Sawahlunto menargetkan birokrasi yang efisien secara sistem, transparan secara data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. (rdr/ant)
