SAWAHLUNTO, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, memperkuat langkah antisipatif menghadapi musim tanam 2025 dengan memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran, adil, dan transparan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Henni Purwaningsih mengungkapkan, hingga akhir September 2025, realisasi distribusi pupuk bersubsidi telah mencapai 48,7 persen atau 379,66 ton dari total alokasi tahunan sebesar 779 ton.
“Serapan sempat rendah karena kemarau panjang sejak April hingga Agustus. Namun kini, memasuki musim hujan, petani mulai kembali menanam, sehingga pemanfaatan pupuk subsidi akan lebih optimal sesuai e-RDKK,” ujar Henni di Sawahlunto, Selasa (7/10).
Dari total pupuk yang sudah disalurkan, rinciannya terdiri dari 163,53 ton urea, 210,35 ton NPK, dan 5,78 ton NPK formula khusus. Pupuk bersubsidi ini difokuskan pada sepuluh komoditas utama, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, kopi, kakao, tebu, dan ubi kayu.
Penyaluran dilakukan berbasis sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) untuk memastikan hanya petani aktif yang terdaftar yang menerima subsidi.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan DKP3, Irwandi, menambahkan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di empat kecamatan.
“Kami tidak hanya menyalurkan, tapi juga melakukan verifikasi data penerima untuk mencegah duplikasi. Sistem digital memungkinkan distribusi dipantau secara real time,” ujarnya.
Selain pengawasan digital, tim gabungan Pemkot juga melakukan monitoring lapangan setiap pekan untuk mengecek langsung distribusi dan ketersediaan pupuk di kios resmi.
“Pengawasan lapangan ini penting agar tidak terjadi penyelewengan dan pupuk benar-benar sampai ke petani yang berhak,” tegas Henni.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, mengapresiasi kinerja DKP3 dan kelompok tani dalam menjaga pasokan pupuk di tengah tantangan cuaca dan harga.
“Pupuk subsidi bukan sekadar bantuan produksi, tapi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pemerintah menjamin distribusi yang adil dan transparan,” kata Riyanda.
Ia menegaskan komitmen Pemkot untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan sistem distribusi pupuk yang efisien, digital, dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam visi Astacita, khususnya soal kedaulatan pangan nasional.
Dengan realisasi stabil, sistem digital terintegrasi, dan pengawasan lapangan yang aktif, Sawahlunto kini dinilai sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pupuk subsidi paling akuntabel di Sumatera Barat. (rdr/ant)
