TUAPEJAT, RADARSUMBAR.COM – Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, meminta pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya yang merupakan salah satu daerah terluar Indonesia.
“Saya meminta dengan sangat, kalau MBG dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, harus ada perhatian khusus,” kata Rinto saat menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan Program MBG bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan se-Sumatera Barat di Padang, Kamis (2/10/2025).
Menurut Rinto, pelaksanaan MBG di Mentawai tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Sumbar karena tantangan geografis yang kompleks. Mentawai terdiri dari pulau-pulau yang tersebar, dengan akses transportasi dan logistik yang terbatas.
Pemerintah Kabupaten Mentawai sendiri sudah menggelar rapat koordinasi terkait rencana pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, masih banyak kendala teknis, seperti belum tersedianya gudang penyimpanan bahan kering dan basah serta fasilitas pendingin untuk logistik makanan.
“Sepertinya untuk 2025 ini, MBG belum bisa kita laksanakan di Mentawai karena prosesnya masih panjang,” ungkapnya.
Rinto juga mengkritisi ketentuan target jangkauan 3.000 siswa dalam satu wilayah yang dinilai tidak realistis diterapkan di Mentawai.
“Menjangkau 3.000 siswa dalam waktu 30 menit di daerah kepulauan seperti Mentawai itu sangat sulit,” tegasnya.
Ia pun mengajak BGN dan pemerintah pusat untuk turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi geografis dan tantangan di Bumi Sikerei, serta menginventarisasi permasalahan agar implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa tepat sasaran. (rdr/ant)
