JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, guna membahas peningkatan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.
“Saya baru pulang dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung panggil Kepala BGN dan beberapa pejabat untuk diskusi,” kata Prabowo di Lanud Halim, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Presiden menegaskan bahwa program MBG adalah program besar dan pasti mengalami kendala pada tahap awal pelaksanaan. Namun, menurutnya, kendala tersebut harus segera diatasi secara menyeluruh.
“Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan,” ujar Prabowo.
Ia kembali mengingatkan bahwa program MBG dirancang untuk membantu anak-anak Indonesia yang kesulitan mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi.
“Mereka itu kadang hanya makan nasi dengan garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan secara massal pasti ada hambatan dan rintangan, tapi ini tugas kita untuk mengatasi,” tegasnya.
BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG
Menanggapi insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah tegas. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa dapur-dapur mitra yang pernah bermasalah telah diberikan surat pemberitahuan resmi.
“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” ujarnya, Jumat (26/9).
Sebagai bagian dari pengawasan ketat, BGN akan mengerahkan tim inspeksi gabungan yang terdiri dari unsur BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Tim ini akan melakukan evaluasi langsung ke lapangan, memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis).
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegas Nanik.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang ditujukan untuk memperbaiki gizi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, kasus keracunan yang muncul belakangan menimbulkan kekhawatiran publik dan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. (rdr/ant)
