Selama ini, kata Nanik, dapur MBG mayoritas dikelola tenaga lokal dengan latar belakang katering rumahan.
BGN tetap mendorong keterlibatan warga setempat sebagai helper atau asisten dapur, namun posisi pimpinan produksi harus diisi chef yang memiliki sertifikat keahlian.
Untuk daerah terpencil, BGN membuka peluang bagi chef dari luar wilayah untuk melamar.
“Chef tidak harus berasal dari daerah setempat. Jika ada chef hotel atau restoran dari kota lain yang siap ditempatkan di desa, itu sangat kami harapkan,” katanya.
Pemerintah berharap kehadiran chef bersertifikat akan meningkatkan standar keamanan pangan, sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi para profesional kuliner di seluruh Indonesia. (rdr/ant)
Halaman 2 dari 2
