PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan komitmennya untuk mendukung program nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Acara yang dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., juga diikuti bupati dan wali kota se-Sumbar, serta jajaran OPD terkait.
Dalam arahannya, Mahyeldi menyebut pembangunan perumahan tidak hanya sebatas penyediaan fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah adalah kebutuhan dasar setelah sandang dan pangan, tempat pembentukan karakter, serta pondasi generasi masa depan,” ujarnya.
Mahyeldi menyoroti sejumlah tantangan, di antaranya backlog perumahan yang masih tinggi, keterbatasan lahan di perkotaan, kenaikan harga rumah dan sewa hunian, hingga masih adanya kawasan permukiman kumuh.
Dia menekankan perlunya inovasi pembiayaan, keterlibatan swasta dan perbankan, serta pembangunan rumah yang ramah lingkungan dan tahan bencana.
“Tahun 2025 tercatat 6.577 unit pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumbar, baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas melalui APBD, CSR, maupun program rumah subsidi,” tambahnya.
Dirjen Perumahan Pedesaan Imran menegaskan dukungan pemerintah pusat bagi program ini. Menurutnya, backlog perumahan di Indonesia mencapai 9,9 juta kepala keluarga belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta jiwa tinggal di rumah tidak layak huni.
“Karena itu Presiden menggagas target tiga juta rumah per tahun hingga 2029 dengan semangat gotong royong,” katanya.
Pada kesempatan itu, sejumlah penghargaan diberikan. Gubernur Sumbar Mahyeldi menerima penghargaan atas kontribusinya dalam pembangunan perumahan.
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam juga mendapat penghargaan dalam bidang penganggaran perumahan APBD.
Selain itu, Wali Kota Padang, BTN Kanwil Sumbar, serta DPD REI Sumbar turut menerima penghargaan atas dukungan program perumahan khusus MBR.
Imran berharap pemerintah daerah segera mempercepat pendataan pembangunan rumah baru maupun renovasi, sekaligus mengimplementasikan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR.
“Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih mudah memiliki rumah layak huni,” ujarnya. (rdr/adpsb)
