JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Usai bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade membawa sejumlah kepala daerah di Sumatra Barat (Sumbar) bertemu dengan Menteri PU Dody Hanggodo.
Pertemuan Andre dengan Menteri PU di kantornya, Selasa (23/9/2025) itu untuk memastikan program-program pembangunan yang diusulkan para kepala daerah di Sumbar ini jadi prioritas dalam program pemerintah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) tahap kedua.
Rombongan kepala daerah yang hadir di antaranya Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly dan Bupati Pasaman Barat Yulianto.
Pada kesempatan itu, kepala daerah ini juga menyerahkan langsung proposal pembangunan kepada Menteri PU. Di antaranya Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menyerahkan proposal untuk pembangunan jalan lingkar Utara Kota Solok. Lalu Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyerahkan proposal untuk revitalisasi Kota Tua. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan progres program penanggulangan banjir Rawang, Padang Selatan. Kemudian Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani juga menyerahkan proposal untuk pembangunan jalan.
Andre Rosiade mengatakan pertemuan dengan Menteri PU untuk memastikan agar pembangunan di Sumbar berjalan dengan cepat. Bagaimana setiap usulan program pembangunan yang disampaikan oleh masing-masing daerah di Sumbar ini dapat terakomodir melalui program IJD tahap kedua.
“Kita datang hari ini dalam rangka bagaimana anggaran IJD yang tahap pertama Rp5 triliun dan tahap kedua Rp5 triliun (sebelumnya Rp10 triliun) bisa didapatkan bagi teman-teman Sumbar ini,” kata Andre.
Dengan terbatasnya APBD yang dimiliki daerah di Sumbar, menurut Andre dukungan pemerintah pusat amat diperlukan guna mendorong agar terjadinya percepatan pembangunan di Sumbar.
“APBD kami termasuk yang kecil baik provinsi maupun kota dan kabupaten. Dengan kedatangan kami, mudah-mudahan kami dapat ‘oleh-oleh’,” harap Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
