“Tahap awal adalah menyusun algoritma penargetan. Setelah jelas, AI akan membantu mengolah data dalam jumlah besar.”
“Penerapan sederhana yang sudah berjalan adalah face recognition untuk verifikasi identitas penerima,” ungkap Yessi.
Keberhasilan implementasi digitalisasi Perlinsos membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Kemensos sebagai pemilik program, Dukcapil, dan instansi lain berperan dalam tata kelola data. Harus jelas siapa pengendali data, siapa pemroses, dan siapa pengguna. Kolaborasi ini penting agar verifikasi tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan dukungan SPLP, tata kelola data yang ketat, serta pemanfaatan teknologi AI, Perlinsos diharapkan menjadi sistem yang lebih cepat, akurat, dan aman.
SPLP atau tol digital akan menjadi jalur utama integrasi dan pertukaran data lintas kementerian/lembaga.
Konsep itu, tambah Yessi, penting untuk memadukan berbagai basis data yang selama ini tersebar di masing-masing kementerian, seperti Kementerian Sosial maupun Kementerian lainnya.
Sistem itu akan memudahkan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menjalankan program perlindungan sosial. Dengan integrasi sistem, proses verifikasi penerima bansos bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar,” pungkasnya.
Langkah itu sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan jaring perlindungan sosial serta pemerataan layanan publik berbasis digital. (rdr/komdigi)
