JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi menjadi tonggak awal dalam mewujudkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini digagas untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kesiapan infrastruktur data dan komitmen daerah. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan BPS membangun sistem DTSEN secara nasional.
“Kami memulai dari Banyuwangi untuk menyatukan berbagai basis data sosial yang selama ini tersebar. Ini menjadi fondasi penting menuju integrasi data sosial-ekonomi nasional,” ujar Ateng dalam Sosialisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati Banyuwangi, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, DTSEN merupakan penggabungan dari tiga basis data utama, yaitu:
- Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola BPS dan Bappenas,
- P3KE (Peta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), serta
- DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial.
Ketiga data tersebut akan dipadankan dengan data kependudukan dari Dukcapil untuk menghasilkan identitas tunggal yang bisa diverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Atas dasar data itu, sistem akan mengkaji kelayakan penerima bansos berdasarkan banyak variabel, mulai dari catatan sosial-ekonomi, kepemilikan tanah, hingga status tempat tinggal,” jelas Ateng.
Ia menegaskan bahwa DTSEN adalah sistem yang dinamis, mengikuti perubahan kondisi masyarakat. “Setiap saat bisa berubah—ada yang lahir, meninggal, pindah status. Maka updating data harus dilakukan secara berkala melalui ground check,” tambahnya.
BPS bersama Kementerian Sosial juga akan melakukan pengawasan terhadap pembaruan data agar tetap akurat dan relevan. Banyuwangi menjadi daerah percontohan (prototype) untuk menyempurnakan sistem ini sebelum diterapkan secara nasional.
“Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi bagian dari ikhtiar menghadirkan keadilan sosial. Dengan data yang tunggal dan valid, kita bisa menentukan dengan lebih adil siapa yang layak menerima bansos dan siapa yang sudah tidak,” tegas Ateng. (rdr)
