JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memasilitasi pertemuan beberapa kepala daerah di Sumatra Barat (Sumbar) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KP Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk menggaet dana pusat agar digelontorkan untuk pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Sumbar.
Kepala daerah yang hadir di antaranya Wali Kota Pariaman Yuta Balad, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Azis.
Andre Rosiade menjelaskan, pertemuan dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas kolaborasi antara pemerintah pusat dengan kepala-kepala daerah untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di Sumbar.
“Kami ucapkan terima kasih pak Menteri, pak Wamen dan seluruh jajaran KKP yang sudah menerima kami secara terbuka di hari ini. Pak Menteri saya sebagai anggota DPR yang mewakili Sumatra Barat alias Duta Besar Sumatra Barat, hari ini kita didampingi pak Wali Kota Pariaman, Wali Kota Solok, Wali Kota Padangpanjang, ibu Bupati Dharmasraya, lalu Wakil Bupati Padang Pariaman dan Bukittinggi, nanti akan ada Bupati Solok dan Bupati Limapuluh Kota yang dalam perjalanan,” kata Andre, Kamis (18/9/2025).
Andre mengatakan kedatangannya ke KKP juga dalam rangka memasilitasi kepala daerah di Sumbar ini mendapatkan program-program pembangunan yang ada di KKP, salah satunya terkait pembangunan kampung nelayan. Bantuan pemerintah pusat sangat diperlukan karena minimnya APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota di Sumbar.
“Hari ini kita datang ke KKP karena bapak tahu kan APBD Provinsi Sumatra Barat termasuk yang terkecil di Indonesia. Lalu APBD kota dan kabupaten ini juga kecil-kecil pak. Jadi kita ingin memohon bantuan agar bisa mendapatkan program.”
“Alhamdulillah kami punya dua anggota Komisi IV dari Sumatra Barat. Pemprov juga sudah mengusulkan ada beberapa kampung nelayan di Pesisir Selatan, lalu ada di Padang Pariaman, lalu juga ada di Pasaman. Tapi masih banyak yang kurang pak. Contohnya Wali Kota Pariaman ini pak pantainya luas belum kebagian kampung nelayan, dia protes ke saya,” tutur Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumbar, Andre berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumbar, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
“Teman-teman ini rata-rata nggak ada pantai. Jadi semuanya gak ada pantai kecuali Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kedatangan kami mohon bantuan dan dukungan dari KKP untuk membantu percepatan pembangunan provinsi Sumatra Barat baik untuk program Pemprov maupun untuk program pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar,” imbuh Andre yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar.
Andre berharap, usulan program yang disampaikan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh KKP. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa berkah bagi Indonesia khususnya kami di Sumatra barat yang mana APBD-nya sangat kecil dan minim. Pemprov Sumbar itu pak APBD-nya sekarang hanya Rp5,8 triliun. Itu kalua tidak salah Kabupaten Bogor jauh lebih besar,” timpal Andre.
Dalam pertemuan itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima langsung usulan proposal program yang dibawa oleh masing-masing kepala daerah yang hadir. “Terima kasih Pak Andre Rosiade dan para kepala daerah yang telah hadir untuk pembangunan Sumbar,” katanya. (rdr)
