PADANGARO, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS) guna memperkuat legalitas dan memudahkan akses pengembangan usaha.
“Dengan terdaftar di OSS, pelaku UMKM memiliki legalitas resmi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), bukan sekadar surat keterangan usaha,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Solok Selatan, Akmal Hamdi, di Padang Aro, Kamis (19/9).
Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 11.113 UMKM di Solok Selatan, dan sebanyak 7.130 di antaranya sudah memiliki NIB hasil kerja sama antara Dinas Perindagkop dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Menurut Akmal, dorongan legalisasi ini merupakan bagian dari strategi Pemkab untuk mempercepat proses UMKM naik kelas, dari skala mikro ke kecil, dan dari kecil ke menengah.
“Untuk naik kelas, pelaku UMKM harus memenuhi standar, seperti peningkatan kualitas produk, peningkatan omzet, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran,” jelasnya.
Hingga kini, sebanyak 70 UMKM di Solok Selatan telah dinyatakan naik kelas dari mikro ke kecil berdasarkan sejumlah indikator seperti peningkatan modal, pertumbuhan usaha, hingga penggunaan platform digital.
“UMKM yang naik kelas ke kategori menengah harus menunjukkan peningkatan signifikan dalam omzet dan permodalan, karena hal itu menjadi indikator utama,” ujar Akmal.
Saat ini, terdapat 11 UMKM yang sudah tergolong skala menengah dan berada di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi, sedangkan sisanya masih dikelola di level kabupaten.
Pemkab Solok Selatan juga terus menyalurkan bantuan peralatan dan fasilitas penunjang usaha guna mendorong kualitas produk dan kapasitas produksi UMKM.
“Bantuan peralatan ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk dan mempermudah UMKM untuk naik kelas,” kata Akmal.
Ia menambahkan, jumlah UMKM yang ada masih belum seluruhnya mendapatkan pembinaan intensif, sehingga Pemkab terus mendorong agar lebih banyak UMKM masuk ke pembinaan tingkat provinsi untuk mendapat akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas. (rdr/ant)
