Sementara itu, Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa inisiatif ini juga bertujuan mencegah potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga pangan.
“Melalui program ini, Polda Sumbar berkomitmen mendukung kebijakan nasional. Apresiasi kami kepada mitra Bulog dan pemerintah daerah yang telah memfasilitasi.”
“Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan,” kata Kombes Susmelawati Rosya dalam keterangan resminya.
Kegiatan penyaluran ini telah mencapai 95 persen dari target awal, dengan sisa distribusi dijadwalkan selesai akhir September 2025.
Program SPHP sendiri merupakan inisiatif Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan inflasi pangan nasional, di mana beras disuplai langsung dari gudang Bulog.
Hingga kini, tidak ada laporan signifikan mengenai hambatan distribusi, meski cuaca buruk di beberapa daerah pegunungan sempat memperlambat proses.
Polda Sumbar berharap program serupa dapat terus digulirkan di masa mendatang, sebagai wujud sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan rakyat Sumatera Barat.
