Nilasari menyebut Partai Berkarya telah menempuh jalur komunikasi formal, termasuk melayangkan surat permohonan audiensi resmi.
Namun, upaya itu tidak mendapat tanggapan. Ia menambahkan, janji pertemuan yang disampaikan langsung oleh Menteri Hukum pada 22 Agustus lalu hingga kini belum terealisasi.
Kekecewaan kader akhirnya diwujudkan dalam aksi demonstrasi Forum Ketua DPW Partai Berkarya se-Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Nilasari, aksi tersebut merupakan alarm politik agar pemerintah memberi perhatian serius terhadap aspirasi Partai Berkarya.
“Ini bukan sekadar protes, tapi peringatan politik agar suara partai kami tidak diabaikan,” tutupnya. (rdr)
Halaman 2 dari 2
