JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga pertengahan September 2025, sebanyak 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
“Jumlah ini bertambah sekitar 565 unit dibandingkan data per 8 September lalu. Saat ini, SPPG sudah mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/9).
Menurut Dadan, SPPG memainkan peran strategis dalam mendukung penyerapan anggaran MBG, karena setiap unitnya dapat menyerap dana sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.
“SPPG ini bisa disebut sebagai mesin penyerapan anggaran. Per 8 September, penyerapan baru mencapai Rp13,2 miliar, dan kini telah meningkat menjadi Rp15,7 miliar,” paparnya.
Selain 8.018 yang sudah aktif, saat ini masih terdapat:
- 12.897 SPPG berstatus potensial beroperasi
- 9.632 SPPG dalam proses verifikasi pengajuan
Jumlah tersebut meningkat pasca kebijakan follow back/reset, di mana sekitar 5.000 SPPG yang sebelumnya berstatus persiapan dikembalikan ke tahap awal pengajuan untuk verifikasi ulang.
“Kami sedang melakukan sinkronisasi data. Proses ini akan selesai pada 20 September. Saat itu akan terlihat mitra mana yang serius bekerja, dan mana yang hanya memesan titik,” kata Dadan.
Namun demikian, BGN mengakui masih ada lima kabupaten yang belum terjangkau oleh program MBG karena kendala geografis yang ekstrem, yakni:
- Pegunungan Arfak – Papua Barat
- Sumba Tengah – Nusa Tenggara Timur
- Maibarat dan Tamraw – Papua Barat Daya
- Mahakam Ulu – Kalimantan Timur
“Daerah-daerah ini menjadi perhatian khusus karena hambatan akses yang signifikan,” tambah Dadan. (rdr/ant)
