PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCSP) di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar, Inspektur Daerah, kepala OPD Pemprov Sumbar, serta admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus mendampingi daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, upaya ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen semua pihak.
“SPI dan MCSP bukan hanya agenda rutin atau kewajiban administratif. Keduanya adalah instrumen penting untuk mengukur sekaligus memperkuat integritas birokrasi.”
“SPI memberikan gambaran nyata persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi, sementara MCSP mendorong perbaikan pada delapan area strategis, mulai dari APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah hingga tata kelola BUMD,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan hasil 2024, skor SPI Sumbar tercatat 67,20 poin atau masih di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53 poin.
Sementara capaian MCSP lebih baik, yakni 92 poin atau di atas rata-rata nasional 85 poin. Kota Padang Panjang bahkan mencatat skor 94 poin dan konsisten sebagai yang terbaik nasional sejak 2018.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain budaya gratifikasi yang masih dianggap hal biasa, promosi jabatan yang sarat kepentingan, serta lemahnya perlindungan bagi pelapor atau whistleblower.
Untuk mengatasinya, Pemprov Sumbar telah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi, melaksanakan pelaporan e-LHKPN, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga membentuk Satgas Saber Pungli.
Mahyeldi menegaskan, target ke depan adalah meningkatkan skor SPI Sumbar agar masuk kategori “terjaga” dengan nilai 78–100, serta mempertahankan bahkan meningkatkan skor MCSP pada 2025.
“Kita ingin pencegahan korupsi berjalan lebih optimal dengan sinergi semua pihak,” ujarnya. (rdr/adpsb)
