AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (8/9/2025). Rakor ini diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia dan di Kabupaten Solok dipusatkan di Ruang Rapat Setda, melibatkan Forkopimda, OPD terkait, dan lembaga vertikal.
Dalam arahannya, Menko PMK Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
“Program pengentasan kemiskinan harus masuk ke dalam RKPD dan APBD daerah,” tegas Muhaimin.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dan Siskamling. Ia juga meminta agar pos ronda kembali diaktifkan sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bappelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur, menyatakan bahwa kondisi inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok masih tergolong kondusif. Namun Pemkab akan segera menindaklanjuti dengan rapat bersama Forkopimda, camat, dan wali nagari.
“Langkah awal adalah validasi data kemiskinan. Setelah itu, kita susun roadmap dan program klasifikasi penanganan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya. Ia juga menyinggung rencana pematenan beras Solok agar terhindar dari praktik oplosan.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, yang hadir langsung dalam rakor, menyampaikan pentingnya pembenahan data dan penyusunan program yang terukur.
“Solok memang surplus beras, menopang 80% kebutuhan daerah tetangga. Tapi angka kemiskinan kita masih di atas rata-rata. Maka, kita butuh roadmap, program, dan monev yang jelas agar IPM naik dan kemiskinan turun,” tegasnya.
Wabup juga menyebut validasi data sebagai prioritas utama. Terakhir kali pendataan dilakukan sekitar 14 tahun lalu.
“Dengan data yang valid, kita bisa pastikan bantuan tepat sasaran. Yang tidak layak akan diganti dari daftar penerima,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Medie, mengingatkan pentingnya menjaga keaslian produk unggulan daerah.
“Praktik oplosan terhadap beras Solok adalah pelanggaran hukum,” tegasnya.
Pihak Bulog menyatakan siap melakukan operasi pasar di setiap kecamatan dengan sistem konsinyasi, yakni hanya beras yang terjual yang dibayar. Sementara Dinas Pangan Kabupaten Solok telah menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui penjualan beras SPHP, meskipun masih menghadapi kendala teknis terkait distribusi dari Bulog.
Rakor ini turut dihadiri Kajari, Dandim, perwakilan Polres Arosuka dan Kota Solok, staf ahli bupati, serta sejumlah kepala OPD. (rdr)
