Jimmy Nami menekankan, upaya pemerintah harus menyentuh level produksi dan distribusi yang merata.
Menurutnya, pemerintah perlu menstimulasi produksi di tingkat petani dengan kebijakan propetani, seperti penyediaan bibit dan pupuk.
Langkah ini membutuhkan kolaborasi antara institusi, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Jimmy juga menambahkan pentingnya mitigasi bencana untuk mencegah kerawanan pangan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras masih naik di 214 kabupaten/kota pada Agustus 2025. Namun, inflasi beras mulai melandai dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara bulanan, inflasi beras tercatat sebesar 0,73 persen, lebih rendah dari Juli 2025. Dampaknya terhadap inflasi umum juga menurun.
Dari sisi spasial, sebagian besar daerah masih melaporkan harga beras di atas harga acuan pemerintah, terutama di wilayah luar Jawa.
“Inflasi beras pada bulan Agustus sebesar 0,73 persen dibandingkan bulan sebelumnya, relatif lebih rendah dibandingkan Juli,” kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025). (rdr/infopublik)
