PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ribuan mahasiswa bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (OKP) dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Senin (1/9/2025) siang.
Pantauan Radarsumbar.com, aksi mulai berlangsung sejak pukul 15.10 WIB. Menariknya, di antara ribuan massa tersebut, tampak belasan emak-emak ikut menyuarakan aspirasinya. Mereka berdiri di tengah kerumunan sambil bersemangat menyampaikan tuntutan.
Salah seorang peserta aksi, Weni, mengaku sudah tiba di lokasi sejak pukul 14.00 WIB. Ia menegaskan kehadirannya murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Saya sengaja datang ke sini untuk ikut demo ini. Saya asli dari Kota Padang,” kata Weni.
Dalam orasinya, Weni mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Kami meminta Presiden mencopot Kapolri dan Menteri Keuangan, karena demo ini akibat ulahnya,” tegasnya.
Selain itu, Weni juga mengkritik kinerja anggota DPR RI yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kita meminta DPR itu tahu diri. Saat mau pencoblosan, mereka mengemis suara ke masyarakat. Tapi setelah itu, mereka lupa dengan rakyat. Malah berjoget di atas penderitaan masyarakat,” tambahnya.
Peserta aksi lainnya, Nur, menyampaikan harapannya agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan membuka lapangan pekerjaan.
“Kami datang ke sini meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Selain itu, kami juga minta dibukakan lapangan kerja untuk masyarakat banyak,” ucap Nur.
Massa aksi mulai berdatangan sejak pukul 14.30 WIB ke Gedung DPRD Sumbar di Jalan S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Kota Padang.
Mereka datang berombongan dengan membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi. Mahasiswa juga mengenakan almamater kampus masing-masing sebagai identitas.
Presiden Mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Dedi Irwansyah, menyebut massa dari Unand bergerak menuju DPRD sekitar pukul 13.30 hingga 14.00 WIB.
“Kami dari Unand start jam 1 siang, kemungkinan setengah 2 atau jam 2 sudah bergerak ke DPRD,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, aksi ini tidak hanya digerakkan oleh BEM Sumbar, tetapi berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Sejumlah kampus di Sumbar turun bersama elemen masyarakat lainnya.
“Kita turun hari ini dengan tajuk Masyarakat Sumbar Melawan. Bukan hanya mahasiswa, ada OKP, bahkan kemungkinan ada buruh yang bergabung. Kalau dihitung, mungkin lebih dari lima kelompok,” jelasnya.
Dedi menyebut hasil konsolidasi sehari sebelumnya memperkirakan sekitar seribu mahasiswa ikut serta. Jumlah itu belum termasuk elemen OKP dan buruh.
Tuntutan aksi kali ini mencakup isu nasional hingga daerah. Untuk tingkat pusat, mahasiswa menuntut penghapusan atau penurunan tunjangan gaji DPR RI, evaluasi legislatif, revisi RKUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi RUU TNI.
Massa mendesak transparansi kinerja DPRD dalam pembuatan kebijakan dan percepatan pengesahan perda terkait LGBT. Meski jumlah massa cukup besar, Dedi menegaskan aksi akan berjalan damai.
“Kita tegaskan, aksi ini adalah aksi damai. Tidak ada anarkis. Substansinya jelas, tuntutan akan disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Sumbar,” tutupnya. (rdr)
