JAKARTA, RADARSUMBAR.COM ― Junaindra Sumawan, Tenaga Ahli Fraksi Gerindra MPR, angkat bicara mengenai bahaya laten kerusuhan yang kini tengah merebak di berbagai kota Indonesia, terutama pasca demonstrasi besar yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan.
Dihubungi melalui sambungan telepon dari Jakarta, Junaindra menegaskan tragedi tersebut bukan hanya menjadi momen duka nasional, tetapi juga alarm bagi kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak cepat, efektif, dan berkolaborasi demi mencegah eskalasi konflik horizontal serta penjarahan yang membahayakan stabilitas bangsa.
Junaindra menegaskan bahwa situasi sangat dinamis dan rentan meluas, oleh sebab itu konsolidasi aktif di tingkat daerah bersama unsur Forkopimda menjadi prioritas.
Melalui sambungan telepon, ia mengatakan, peristiwa mengenaskan ini memberi pelajaran bahwa kepala daerah harus segera menggalang Forkopimda, mengintegrasikan pemetaan, deteksi dini, dan pengamanan aset vital di titik-titik rawan.
Junaindra menyoroti pentingnya sinergi kepala daerah dengan TNI, Polri, unsur keamanan lain, dan Badan Intelijen Daerah (Binda), untuk melakukan cipta kondisi melalui patroli bersama serta peningkatan komunikasi lintas sektor masyarakat.
Dalam analisanya, Junaindra menekankan langkah-langkah strategis seperti pembentukan posko pengaduan krisis dan call center yang tanggap, sehingga isu dan potensi gesekan di masyarakat bisa diantisipasi sejak dini.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang menyejukkan, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga di tengah gejolak
Junaindra menyoroti berbagai contoh kerusuhan aktual yang terjadi, seperti pembakaran rumah milik MPR RI di Bandung, rusaknya Gedung DPRD Solo, dan penjarahan fasilitas publik di sejumlah kota, yang mengakibatkan kerugian materi dan ancaman sosial berkepanjangan.
“Jangan biarkan narasi hoaks dan provokasi di media sosial jadi bara api yang memecah persatuan. Pemerintah daerah bersama Forkopimda dan aparat harus jadi motor penggerak narasi damai dan mencegah polarisasi sosial,” imbaunya.
Seruan Konsolidasi dan Cipta Kondisi
Menanggapi ancaman tersebut Junaindra menegaskan bahwa kepala daerah perlu menginisiasi posko pengaduan krisis, memanfaatkan call center sebagai penghubung antara masyarakat dan otoritas keamanan, serta melakukan pengawasan ketat melalui patroli gabungan aparat di titik-titik vital.
Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi narasi damai di media lokal, pelibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan komunitas pemuda sebagai garda depan pencegahan konflik sosial.
Keterlibatan Binda (Badan Intelijen Daerah) sebagai unsur pendukung informasi penting dalam deteksi dini serta pemetaan isu strategis yang rawan menjadi pemicu kerusuhan.
Dengan insight intelijen, kepala daerah dapat mengantisipasi potensi provokasi dan gerakan liar sebelum membesar, menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar pengamanan aset fisik, tetapi penguatan sistem pengawasan sosial. Para kepala daerah harus gesit dan kolaboratif, menghadirkan forum dialog, merajut kembali keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga perdamaian.”
“Saya imbau internalisasi pesan ini lewat berbagai jalur komunikasi, agar seluruh elemen daerah tahu peran dan tanggung jawabnya,” tukas Junaindra dalam sambungan telepon.
Sebagai penutup, Junaindra mengingatkan bahwa kerusuhan di tiap daerah bukan hanya soal korban fisik dan kerugian materi, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi, pembangunan, dan keutuhan sosial bangsa.
Konsolidasi dan cipta kondisi terpadu harus jadi prioritas kepala daerah bersama Forkopimda serta unsur keamanan supaya Indonesia lekas pulih, dan tragedi seperti Affan Kurniawan tidak terulang di masa mendatang.
Paparan Tenaga Ahli MPR-RI Junaindra Sumawan ini menjadi pesan tegas sekaligus inklusif agar kepala daerah tidak sekadar sigap dalam penegakan keamanan, namun juga aktif merespons dinamika sosial dengan merangkul semua unsur masyarakat dan unsur keamanan secara kolaboratif.
Jika langkah ini dijalankan secara konsisten, Junaindra optimistis Indonesia akan segera keluar dari siklus kerusuhan yang mengancam masa depan demokrasi dan pembangunan nasional. (rdr)
