JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis dalam menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.
“Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi,” ujar Muzammil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Namun, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan publik, seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan.
“Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan menjadi alat penghancur negeri,” katanya.
Muzammil juga menyampaikan bahwa BEM SI tetap konsisten dalam menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
- Pengesahan RUU Perampasan Aset
- Pengusutan tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan
- Evaluasi dan pemangkasan anggaran DPR RI
“Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil, agar dapat dialihkan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muzammil berharap demonstrasi yang dilakukan masyarakat bisa berlangsung secara kondusif, tanpa kekerasan, dan fokus pada substansi tuntutan.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama delapan ketua umum partai politik di parlemen, menyatakan komitmennya untuk merespons aspirasi publik terkait demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.
Salah satu kebijakan yang disepakati adalah penghapusan besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Presiden juga menyampaikan bahwa DPR akan membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat, termasuk tokoh mahasiswa dan kelompok sipil.
“Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok lainnya untuk berdialog langsung,” ujarnya. (rdr/ant)
