SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, melalui Dinas Perhubungan, mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk pembangunan jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Tujuannya adalah memperlancar akses transportasi ke pelabuhan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Pasaman Barat, Bakaruddin, mengatakan surat permohonan pembangunan jalan sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan juga melalui anggota DPR RI Benny Utama dan Andre Rosiade. Dari total 43 kilometer jalan dari Bungo Tanjung Air Bangis menuju pelabuhan, masih ada sekitar tujuh kilometer yang belum diaspal.
Pembangunan jalan ini dinilai penting karena akan mendukung proyek pembangunan sisi darat pelabuhan yang akan dimulai oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2026 mendatang.
“Pelabuhan Teluk Tapang diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis tidak hanya bagi Pasaman Barat, tetapi juga kawasan utara Sumatera Barat hingga Mandailing Natal, Sumatera Utara,” ujar Bakaruddin.
Pelabuhan ini memiliki potensi besar mengingat Pasaman Barat adalah penghasil utama kelapa sawit dengan luas tanam mencapai 101.402 hektare dan produksi tahunan 330.881 ton. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi jagung seluas 45.523 hektare serta sumber tambang seperti bijih besi, mangan, dan granit yang berjarak hanya enam hingga sembilan kilometer dari pelabuhan.
Dari sisi geografis, Pelabuhan Teluk Tapang lebih efisien dibandingkan Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Jarak tempuh logistik dari Pasaman Barat ke Teluk Tapang hanya 2,5 jam, sementara ke Teluk Bayur mencapai 4,5 jam. Pelabuhan ini juga mudah diakses dari Sumatera Utara melalui Kabupaten Mandailing Natal yang hanya berjarak tiga kilometer dari perbatasan.
Dengan keunggulan tersebut, studi pendahuluan dan survei diharapkan menjadi landasan penting untuk percepatan realisasi proyek strategis nasional yang akan memperkuat konektivitas dan daya saing daerah.
Bakaruddin menambahkan bahwa anggaran pembangunan sisi darat pelabuhan akan dimulai pada 2026 sebesar Rp20 miliar dan berlanjut pada 2027 dengan Rp80 miliar dalam skema multi year. (rdr/ant)
