BALI, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menilai kearifan lokal bisa menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pada daerah sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, kebijakan nasional melalui program perhutanan sosial, telah membuka peluang besar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara ekologis lestari, ekonomis produktif, dan sosial inklusif.
Mahyeldi mengatakan, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, hingga saat ini Sumbar telah memiliki 259 Unit Perhutanan Sosial dengan luas 340 Ribu Hektar dan menjangkau 206 Ribu Kepala Keluarga, atau bermanfaat untuk hampir sekitar 850 ribu penduduk.
Perluasan akses kelola legal oleh masyarakat tersebut juga mampu menahan ekspansi perambahan dan mampu menambah tutupan hutan, dimana tutupan hutan di Sumbar meningkat dari 1.737.964 Ha pada tahun 2022 menjadi 1.741.848 Ha pada tahun 2023.
Dampaknya, berdasarkan hasil survey pendapatan petani hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar dan telah mendapatkan Rekomendasi dari BPS, Kelompok Perhutanan Sosial dapat meningkat Pendapatannya.
Pada tahun 2021 Pendapatan Petani Hutan sekitar Rp. 1,7 Juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 2,7 Juta. Hal ini akan terus diupayakan sehingga nantinya diharapkan Pendapatan Petani Hutan Sumatera Barat mampu berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun yang lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,”ungkap Gubernur Mahyeldi
Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat didaulat menjadi salah satu pembicara dalam acara Pekan Iklim Bali 2025 yang digelar secara kolaboratif oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih di Denpasar, Senin (25/8/2025).
