JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi petani melalui kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah serta menghadapi mafia beras yang merugikan petani dan konsumen.
“Kami sangat peduli pada petani. Maka HPP gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram atas perintah langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mentan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (24/8).
Menurut Amran, kenaikan HPP terbukti mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah yang nyata dan strategis.
Selain mendongkrak harga gabah, pemerintah juga memastikan stok beras nasional aman dengan cadangan lebih dari 4 juta ton—jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2023–2024 yang hanya sekitar 1 juta ton.
“Dulu kita impor karena stok hanya 1 juta ton lebih. Sekarang sudah 4 juta ton. Ini harus kita syukuri,” ujarnya.
Harga Beras Turun di 13 Provinsi
Mentan juga mengungkapkan bahwa harga beras mulai menurun di 13 provinsi, sebagai hasil dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang menggelontorkan 1,3 juta ton beras ke pasar sejak Juli hingga Desember 2025.
Menanggapi isu negatif soal lonjakan harga beras, Amran membantah anggapan bahwa pemerintah abai terhadap situasi pasar. Ia menyebut narasi tersebut sebagai framing dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh langkah tegas pemerintah.
“Kami tahu ada yang tidak senang karena bisnis mereka terganggu. Tapi kami lakukan ini demi rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyatakan kesiapannya menghadapi oknum-oknum pengusaha yang menekan petani dan mengambil keuntungan secara tidak adil.
“Pemerintah hadir untuk rakyat, petani, dan konsumen. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan,” pungkas Mentan. (rdr/ant)
