Selain intervensi distribusi makanan bergizi, edukasi dan perubahan perilaku keluarga juga dinilai penting agar program ini memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang.
“Stunting bukan sekadar masalah gizi, tapi juga erat kaitannya dengan perilaku keluarga. Karena itu, BKKBN sebagai lembaga yang menangani keluarga dilibatkan dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.
Teguh menyampaikan bahwa isu stunting merupakan agenda strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo sebelumnya mengapresiasi penurunan prevalensi stunting, dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Untuk mempercepat distribusi MBG bagi kelompok sasaran, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyepakati pemadanan data dan penguatan peran tenaga lapangan seperti Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). (rdr/ant)
