Perwakilan kelompok dari LPHN Harau, Yon Putra, menuturkan perjalanan komunitasnya dalam menjaga kawasan hutan setelah sebelumnya menghadapi persoalan pembalakan liar.
“Kami sadar bahwa air bersih untuk Sarilamak dan daerah sekitarnya itu sumbernya dari kawasan hutan Harau. Jadi menjaga hutan bukan cuma untuk kami, tapi untuk semua.”
Kelompok-kelompok lain seperti HKm Hulu Aia, LPHN Halaban, dan LPHN Koto Tinggi juga menyampaikan capaian dan hambatan mereka.
Beberapa isu yang muncul antara lain keterbatasan sarana produksi, akses jalan yang rusak, kurangnya pelatihan, dan perlunya dukungan pemasaran.
Ketua KUPS Raja Buah, Rasyid, mengungkapkan tantangan mengelola kebun durian unggulan. “Kami butuh akses jalan dan bak penampungan air agar bisa merawat pohon dengan baik. Kami punya keinginan kuat, tapi perlu dukungan nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Wiwit Mardinialis, Ketua KUPS Ruhama yang mengelola komoditas gambir, menyampaikan, “Kami ingin mengembangkan teh gambir sebagai produk unggulan.”
“Tapi kami masih kesulitan pemasaran dan perizinan. Kami butuh rumah produksi yang layak dan dukungan untuk promosi online.”
Sejumlah OPD menyampaikan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan KUPS dan KPS. Perwakilan Bappelitbangda memastikan bahwa perhutanan sosial telah diakomodasi dalam RPJMD dan meminta kelompok aktif memanfaatkan peluang yang ada.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Era, mendorong kelompok untuk mengurus perizinan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
“Kita fasilitasi pendaftaran NIB, bantuan desain kemasan, dan foto produk. Bahkan ada kerjasama gratis dengan Bank Nagari untuk sertifikasi halal,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Devi mengatakan, “Kami punya program Tenaga Kerja Mandiri yang bisa dimanfaatkan KUPS. Ada juga bantuan legalitas merek dan pelatihan keterampilan.”
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui Vivi menambahkan, “Kita dorong agar kelompok bisa ekspor gambir dan alpukat. Agroforestry ini sejalan dengan misi meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan.”
Dinas lain seperti Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, DPMN, hingga Kabag Perekonomian dan Wali Nagari juga menyampaikan bahwa kelompok dapat mengakses berbagai program asalkan dimasukkan ke dalam perencanaan nagari atau kabupaten. (rdr)
