JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pembangunan 14.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tidak menggunakan dana APBN, melainkan didanai oleh berbagai mitra swasta dan institusi non-pemerintah.
“Kalau dihitung secara nilai, satu unit SPPG membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Total dana yang sudah beredar di masyarakat untuk pembangunan ini mencapai hampir Rp28 triliun, dan itu murni dari mitra, bukan APBN,” kata Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8) malam, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Dadan menyebutkan sejumlah mitra strategis yang mendukung pembangunan dapur MBG ini, antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Muhammadiyah, TNI, Polri, dan BIN.
Sementara itu, dana APBN sebesar Rp8,2 triliun yang telah diserap pemerintah difokuskan untuk intervensi gizi, seperti pengadaan bahan makanan, bukan untuk infrastruktur dapur.
Menariknya, Dadan juga menyebut banyak pelaku usaha kuliner yang kini mengubah fungsi usahanya menjadi SPPG. Restoran, kafe, katering, bahkan hotel ikut berkontribusi menyalurkan makanan bergizi ke penerima manfaat.
“Restoran yang dulunya melayani 500 pengunjung, sekarang bisa mengirimkan hingga 3.500 porsi per hari ke sekolah-sekolah, rumah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Makanannya tidak dinikmati di tempat, tapi dikirim langsung ke penerima manfaat,” jelasnya.
Pernyataan ini disampaikan Dadan setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo, membahas isu keamanan dan ketahanan pangan nasional, bersama sejumlah pejabat negara, antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Jenderal (Purn) M. Herindra, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (rdr/ant)
