Gus Ipul menambahkan, ke depan, Payment ID akan terintegrasi dengan sistem belanja digital yang memungkinkan penyaluran bansos secara lebih terarah.
“Misalnya nanti bantuan sembako hanya bisa dibelanjakan untuk sembako, karena akan ada barcode atau sistem penguncian barang. Tapi ini masih dalam tahap uji coba, jadi ditunggu saja hasilnya,” jelasnya.
Payment ID sendiri merupakan identitas unik berjumlah sembilan digit yang diturunkan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini mengonsolidasikan data keuangan individu, termasuk rekening bank dan dompet digital (e-wallet).
Bank Indonesia menyebut Payment ID bisa memperkuat analisis sektor keuangan dan memperlancar proses penyaluran bantuan maupun kredit, namun tidak menggantikan peran SLIK OJK. Tetap diperlukan persetujuan nasabah untuk akses data oleh lembaga keuangan. (rdr/ant)
