JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menguji coba skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis Payment ID, sebagai bagian dari transformasi digital agar lebih transparan dan tepat sasaran. Salah satu lokasi uji coba dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Ini tuntutan zaman. Digitalisasi membuat penyaluran bansos lebih transparan, efisien, dan bisa diawasi semua pihak,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/8).
Meski begitu, Gus Ipul mengakui proses digitalisasi menghadapi tantangan, terutama karena banyak penerima bansos merupakan lansia yang belum terbiasa dengan teknologi. Untuk itu, peran pendamping sosial tetap dibutuhkan untuk membantu proses transisi.
Mekanisme baru ini tetap mengakomodasi penyaluran melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia, khususnya di daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) yang belum memiliki akses perbankan.
“Kita tes dulu di lapangan. PT Pos tetap digunakan di wilayah yang infrastrukturnya belum mendukung perbankan. Kita sedang mencari skema terbaik,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, ke depan, Payment ID akan terintegrasi dengan sistem belanja digital yang memungkinkan penyaluran bansos secara lebih terarah.
“Misalnya nanti bantuan sembako hanya bisa dibelanjakan untuk sembako, karena akan ada barcode atau sistem penguncian barang. Tapi ini masih dalam tahap uji coba, jadi ditunggu saja hasilnya,” jelasnya.
Payment ID sendiri merupakan identitas unik berjumlah sembilan digit yang diturunkan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini mengonsolidasikan data keuangan individu, termasuk rekening bank dan dompet digital (e-wallet).
Bank Indonesia menyebut Payment ID bisa memperkuat analisis sektor keuangan dan memperlancar proses penyaluran bantuan maupun kredit, namun tidak menggantikan peran SLIK OJK. Tetap diperlukan persetujuan nasabah untuk akses data oleh lembaga keuangan. (rdr/ant)
