Ia juga menyinggung maraknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang mencemari sungai dan saluran air, mengancam kesehatan masyarakat, dan memperparah risiko banjir.
KLH/BPLH mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan di rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga kawasan industri. Hanif menyerukan kolaborasi lintas sektor di Jawa Barat untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas dan teknologi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmen untuk menerapkan sistem punishment and reward dalam pengelolaan sampah di tingkat desa.
“Desa yang tidak mengelola sampah sesuai regulasi tidak akan menerima Dana Desa atau bantuan pengembangan dari gubernur. Sebaliknya, desa yang berhasil akan mendapatkan penghargaan dan dukungan tambahan,” tegasnya.
Dedi menambahkan, Pemprov Jabar juga akan memperkuat pendidikan lingkungan sejak dini melalui Program Sekolah Sehat Bebas Sampah yang mengintegrasikan materi pengelolaan sampah dalam kurikulum. Program ini dilengkapi dengan kegiatan outing class ke fasilitas pengolahan sampah, agar siswa memahami langsung proses pemilahan, pengolahan, dan daur ulang. (rdr/ant)
