“Dengan Inpres ini, kami melakukan konsolidasi data secara menyeluruh. Salah satu caranya adalah memeriksa profil dan saldo rekening para penerima,” ujar dia.
Syaifullah juga menanggapi temuan 35 anggota DPRD di Purwakarta yang diketahui menerima bansos berupa bantuan subsidi upah. Menurutnya, temuan itu baru terdeteksi karena konsolidasi data dengan PPATK baru dimulai sejak Februari 2025.
“Kami proaktif, tidak hanya bekerja sama dengan PPATK, tapi juga dengan pemerintah daerah dan bank penyalur. Jika masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan penerima, silakan lewat aplikasi Cek Bansos,” tambahnya.
Ia mengajak masyarakat, termasuk media, untuk aktif mengawasi penyaluran bansos. Namun, setiap laporan harus disertai data dan bukti agar bisa ditindaklanjuti.
“Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Sampaikan melalui aplikasi dengan data pendukung yang lengkap. Mari kita pastikan bansos diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak,” pungkasnya. (rdr/ant)
