PULAUPUNJUNG, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,2 miliar untuk penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Program ini akan dilaksanakan di kawasan Nagari Empat Koto, Kecamatan Pulau Punjung, dengan luas 15,4 hektare.
“Dana sebesar Rp5,6 miliar dialokasikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), jalan permukiman, drainase, dan air bersih. Sisanya Rp600 juta digunakan untuk pembangunan sarana sanitasi dan MCK,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Dharmasraya, Silaturahim, di Pulau Punjung, Selasa (5/8).
Penataan permukiman difokuskan di Jorong Pasar Lama dan Jorong Tabek, Nagari Empat Koto. Proyek ini ditargetkan memberi manfaat langsung bagi ratusan kepala keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
Dharmasraya menjadi satu dari 10 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima program ini dari Kementerian PKP. Penunjukan tersebut tak lepas dari komunikasi aktif Bupati Annisa Suci Ramadhani dan dukungan Pemprov Sumbar.
“Berkat bantuan langsung dari Wakil Gubernur Sumbar yang menyampaikan aspirasi ke Kementerian PKP, program ini bisa masuk ke Dharmasraya,” ujar Silaturahim.
Ia menambahkan, tender proyek direncanakan berlangsung awal Agustus, dan pekerjaan fisik diperkirakan dimulai pada akhir September 2025. (rdr/ant)
