BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Puluhan tenaga honorer non-database atau kategori R4 mendatangi Balai Kota Bukittinggi, Senin (4/8), untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka yang telah empat bulan tidak bekerja.
Para honorer meminta kejelasan status dan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi agar lebih aktif memperjuangkan nasib mereka hingga ke pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Rismal Hadi menegaskan bahwa para honorer tersebut tidak dirumahkan, melainkan masa kontraknya memang telah berakhir sesuai aturan yang berlaku.
“Saat ini, pemerintah pusat sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Jika dipaksakan, akan menjadi temuan dalam pemeriksaan,” kata Rismal.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan kepegawaian kini mengacu pada ketentuan pemerintah pusat sejak 2018, termasuk dalam hal pengangkatan pegawai non-ASN.
Namun, Rismal memastikan bahwa Pemkot Bukittinggi akan tetap mencari peluang untuk mengusulkan formasi ASN baru ke pusat.
“Kami tetap berupaya dan akan terus melobi pusat. Saat ini juga sedang gencar disosialisasikan kebijakan tentang non-ASN,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Aliansi R4 Bukittinggi, Dedi Hariadi, meminta agar Pemkot segera mengirimkan usulan resmi pembukaan formasi ASN ke pemerintah pusat.
“Mohon segera diusulkan ke pusat agar dibuka kuota formasi, dan disampaikan langsung oleh Wali Kota,” ujar Dedi.
Dari sekitar 46 orang tenaga honorer R4 yang hadir, hanya sembilan orang perwakilan yang diterima untuk beraudiensi langsung dengan jajaran Pemkot yang dipimpin oleh Sekda. (rdr/ant)
