Gelontoran anggaran itu dia sampaikan untuk meluruskan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah menyebut pembangunan ibu kota baru akan memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN,” katanya pada konferensi pers evaluasi mingguan PPKM, Senin (24/1/2022).
Meski demikian, Basuki mengaku saat ini belum ada satu perak pun anggaran dari Kementerian PUPR yang sudah dialokasikan untuk pembangunan IKN. “Untuk IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran dari PU untuk IKN. Karena memang di dalam surat menteri keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, alokasi di 2022 di luar IKN dan bencana alam,” ujarnya.
Ia mengaku belum mengetahui akan diambil dari mana dana itu digelontorkan. Namun, pihaknya akan memastikan dana Kementerian PUPR tidak akan terganggu oleh rencana pembangunan ibu kota baru.
“Kami sebagai user bakal jalankan, itu dari PEN saya tidak mengerti. Insyaallah ini tidak dibebani, karena itu di luar DIPA (Kementerian PUPR). Kalaupun di-refocusing kami akan menjaga betul untuk kerakyatan ini, karena tidak mungkin Rp46 triliun dibebankan pada DIPA kita semuanya,” kata Basuki. (cnnindonesia.com)
