JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan dana sebesar Rp46 triliun untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Anggaran diusulkan untuk periode 2022 sampai 2024. Ia mengatakan anggaran itu diusulkan untuk beberapa peruntukan. Pertama, pembangunan kantor presiden, wakil presiden dan Gedung DPR/MPR. Kedua, untuk pembangunan jalan, instalasi air baku dan minum.
“Jadi saat ini kami sedang menyusun sudah diusulkan ke Menteri Keuangan sebesar kira-kira sampai 2022 sampai 2024, untuk KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) yaitu untuk kantor presiden, wapres, DPR/MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp46 sekian triliun ini sudah disampaikan kepada menteri keuangan,” kata Basuki pada Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri PUPRI RI Selasa (25/1).
Sebagai informasi, pemerintah berencana membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek itu diperkirakan mencapai Rp466 triliun.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu mengatakan anggaran pembangunan salah satunya akan diambil dari Kementerian PUPR. Totalnya sekitar Rp45 triliun. Dana tersebut, lanjutnya, akan dipakai secara bertahap sesuai kebutuhan. “Terkait IKN ini anggarannya yang ada adalah di PUPR, yang saat ini ada diperkirakan untuk fase pertama dibutuhkan dana sebesar Rp45 triliun,” jelas dia.
