Forum mengklaim menerima informasi bahwa anggaran Porprov sebenarnya sudah dianggarkan pemerintah, namun diduga dialihkan oleh KONI untuk kegiatan lain.
“Agenda-agenda olahraga mandek, dan komunikasi dengan Ketua KONI pun buntu. Kami hanya ingin mencari solusi, bukan membuat keributan.”
“Maka kami mohon maaf kepada masyarakat Sumbar, insan olahraga, serta pengurus KONI kabupaten/kota atas kejadian ini.”
“Langkah ini kami ambil semata-mata demi keberlanjutan pembinaan prestasi olahraga di Sumatera Barat,” tegasnya.
Sementara itu, diketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar telah melayangkan surat resmi kepada Ketua Umum KONI Pusat pada 28 Juli 2025, dengan nomor 800/3051/sek/Dispora/2025, yang berisi permintaan penunjukan karateker Ketua KONI Sumbar.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Kadispora Sumbar, Maifrizon tersebut menekankan perlunya tindakan cepat atas stagnasi dan konflik internal yang terjadi di tubuh KONI.
Dispora juga menyoroti penggunaan anggaran sebesar Rp1,8 miliar yang telah dicairkan sejak Maret 2025 untuk mendukung program kerja KONI Sumbar, termasuk Musorprov dan kegiatan lainnya, namun hingga masa jabatan kepengurusan berakhir pada Mei 2025, kegiatan tersebut tidak kunjung terlaksana.
“Kami tidak akan mencairkan lagi anggaran tambahan tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas. Tidak mungkin ada dua kali pos anggaran untuk kegiatan yang sama,” tegas Maifrizon.
Dispora juga mengkritik perpanjangan masa jabatan kepengurusan KONI Sumbar yang awalnya disepakati hanya satu bulan sebagai masa transisi, namun diperpanjang hingga enam bulan tanpa kejelasan mekanisme.
Kebuntuan komunikasi ini menjadi latar belakang munculnya aksi Forum Pejuang Olahraga. Forum berharap penyegelan ini menjadi titik balik agar kepemimpinan KONI Sumbar segera dievaluasi dan komunikasi yang sehat bisa kembali terjalin demi kemajuan olahraga daerah. (rdr)
